Penyediaan rumah susun bagi MBR diantaranya dapat dilakukan melalui pemenuhan kewajiban pengembang dalam rangka perolehan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dan sanksi atas pembebasan lokasi/lahan tanpa terlebih dahulu memperoleh SP3L.

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pembebasan/pembelian tanah di DKI Jakarta diwajibkan untuk diperolehnya terlebih dahulu SP3L dari Gubernur KDKI Jakarta. Sesuai Kepgub DKI Jakarta No 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Pemberian SP3L, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon untuk memperoleh SP3L, diantaranya yaitu:

Terhadap lokasi/lahan yang dimohon dengan kondisi lapangan dan atau rencana kota peruntukannya adalah perumahan yang luasnya 5.000 m2 atau lebih, kepada pemohon diwajibkan membiayai dan membangun rumah susun murah (RSM) beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat secara komersil, dan atau ketentuan lainnya yang ditetapkan Gubernur KDKI Jakarta. 

Dan sesuai Kepgub DKI Jakarta No 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur KDKI Jakarta, pembebasan lokasi/lahan tanpa terlebih dahulu memperoleh SP3L dikenakan sanksi, namun dapat diberikan kesempatan dengan ketentuan, salah satunya adalah:

Diwajibkan terlebih dahulu membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat secara komersial yang lokasi, jenis, dan kriteria/ rinciannya ditetapkan oleh Gubernur KDKI Jakarta.

Namun saat ini kedua peraturan tersebut telah dicabut melalui Pergub DKI Jakarta No 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, dengan beberapa ketentuan, salah satunya yaitu permohonan Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diajukan sebelum berlakunya Pergub ini, diproses mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pergub sebelumnya.

 

Sesuai Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan Gedung yang didirikan harus mengikuti ketentuan intensitas bangunan yang ditetapkan, salah satunya yaitu Koefisien Lantai Bangunan (KLB). KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota.

Pada kondisi-kondisi tertentu ketentuan nilai KLB dapat dilampaui. Sebagaimana disebutkan dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta No 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai KLB, pada Lokasi-lokasi tertentu yang ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dapat diberikan pelampauan atas nilai KLB yang berlaku, namun atas pelampauan tersebut akan dikenakan kompensasi yaitu berupa penyediaan fasilitas publik yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Gubernur DKI Jakarta.

Pemenuhan kompensasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diataranya yaitu dengan menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum ataupun dengan menyediakan berbagai infrastruktur, salah satunya yaitu infrastruktur perumahan rakyat. Penyediaan Fasilitas Publik tersebut termasuk perbaikan dan/atau penyediaan fasilitas penunjang.